Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

06/23/2026 | Press release | Distributed by Public on 06/23/2026 20:25

Indonesia Pimpin Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa: Dorong Refleksi Kritis dan Penguatan I ...

Berita
Indonesia Pimpin Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa: Dorong Refleksi Kritis dan Penguatan Implementasi
Tanggal
23 Juni 2026
Indonesia Pimpin Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa: Dorong Refleksi Kritis dan Penguatan Implementasi

Dua puluh tahun lalu, negara-negara anggota PBB sepakat membentuk Dewan HAM dengan amanah utama mempromosikan penghormatan hak asasi manusia secara universal. Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM pada 19 Juni, Indonesia sebagai Presiden mengambil inisiatif untuk tidak sekadar merayakan, melainkan mengajukan pertanyaan kritis: apa yang telah berhasil, apa yang belum, dan ke mana Dewan HAM harus melangkah?

1 / 4
arrow_back arrow_forward

Jenewa, 23 Juni 2026 - Dua puluh tahun lalu, negara-negara anggota PBB sepakat membentuk Dewan HAM dengan amanah utama mempromosikan penghormatan hak asasi manusia secara universal. Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM pada 19 Juni, Indonesia sebagai Presiden mengambil inisiatif untuk tidak sekadar merayakan, melainkan mengajukan pertanyaan kritis: apa yang telah berhasil, apa yang belum, dan ke mana Dewan HAM harus melangkah?

Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro yang memimpin diskusi menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada satu hal: kepercayaan. Kepercayaan ini perlu dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata.

Pandangan ini serupa dengan yang dibagikan oleh Luis Alfonso de Alba sebagai Presiden pertama Dewan HAM. Ia mengenang tantangan membangun konsensus di awal terbentuknya Dewan HAM karena negara-negara anggota memiliki pandangan yang sangat berbeda dan konflik di Gaza dan Lebanon mewarnai dinamika.

Dua puluh tahun kemudian, tantangan geopolitik tersebut masih relevan dan semakin berdampak. Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa HAM kini menghadapi ancaman yang semakin sistematis. Hal senada disuarakan oleh Pelapor Khusus Rasheeda Nasheed, terutama mengenai tekanan yang dihadapi sistem pelapor khusus PBB dan masyarakat sipil dalam menyuarakan keprihatinan mereka.

Keberhasilan Dewan HAM diangkat oleh Komisaris Tinggi HAM Volker Türk, seperti mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar HAM internasional dan sebagai forum PBB paling inklusif. Namun ia juga menegaskan bahwa pembaruan perlu dilakukan agar Dewan HAM lebih responsif menghadapi isu-isu baru seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan agenda pembangunan pasca-2030.

Isu lain yang mengemuka adalah perlunya memastikan agar hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak berhenti di Jenewa, tetapi menjangkau masyarakat di tingkat lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, dan organisasi kawasan.

Malak, perwakilan pemuda dari Yordania, menegaskan hal senada: partisipasi generasi muda tidak boleh berhenti pada simbolisme, dan yang dibutuhkan adalah suara mereka yang betul-betul didengar dalam pengambilan keputusan.

Bagi Indonesia, momen peringatan ini punya makna tersendiri. Sejak Dewan dibentuk pada 2006, Indonesia enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden (2009 dan 2024), dan kini untuk pertama kalinya menduduki kursi kepresidenan. Ini adalah rekam jejak yang mencerminkan komitmen konsisten Indonesia dalam pemajuan HAM.

Sumber: Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa

Kembali Ke List
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia published this content on June 23, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on June 24, 2026 at 02:25 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]