Wamenhan RI Pimpin Rakor Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto memimpin rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut perintah Presiden terkait percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Palapa, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (12/3/2026).

Dalam pembukaannya, Wamenhan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta rapat yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga serta TNI dan Polri. Wamenhan menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang disampaikan pada pertemuan tanggal 8 Maret 2026 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pimpinan lembaga terkait. Arahan tersebut menekankan percepatan penyiapan pengawak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mulai operasional secara bertahap pada Agustus 2026.

"Bapak Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada bulan Agustus. Untuk itu diperlukan langkah cepat dalam proses perekrutan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengawaki koperasi tersebut," ujar Wamenhan. Wamenhan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi, yang akan dilaksanakan melalui pola pendidikan dan pelatihan dengan dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

Wamenhan menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses perekrutan, penyiapan kurikulum pelatihan, hingga dukungan regulasi dan anggaran. Wamenhan berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara optimal agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Turut hadir dalan rapat tersebut diantaranya Wakil Panglima TNI, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan, Pejabat TNI-Polri, Pejabat Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Sesmenko Pangan, BKN, serta Kementerian Keuangan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)