Presiden Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Targetkan Penyaluran Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.02.04/376/SET.M.EKON.3/10/2026

Presiden Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Targetkan Penyaluran Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

Jakarta, 23 Oktober 2026

Pemerintah memperkuat orientasi kebijakan keuangan inklusif agar tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara nyata. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027 untuk menggerakkan perekonomian dari daerah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," ujar Presiden Prabowo saat meresmikan DNKK.

Peluncuran DNKK menandai perubahan orientasi kebijakan dari peningkatan inklusi keuangan yang berfokus pada kepemilikan rekening menuju kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, dengan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang mengandalkan berbagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya," tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan upaya tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keinginan untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga.

"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah," tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah akan mendorong kegiatan ekonomi dari bawah melalui perluasan kesempatan usaha dan pembiayaan, sekaligus memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata," ungkap Presiden Prabowo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas fokus kebijakan dari sekadar memastikan masyarakat memiliki rekening menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.

"Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak," jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Capaian tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan kesejahteraan keuangan memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security). Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga, dengan pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa seluruh potensi dan kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sinergi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan ketahanan keuangan keluarga, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. (nov/rtn/tam)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: [email protected]
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia